Ilustrasi, sumber foto: Reuters
Di antara wilayah lain di Pulau Jawa, ternyata mayoritas warga DKI Jakarta tidak mau divaksinasi meski sudah tersedia vaksin COVID-19. Hal tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Saiful Mujani Research Consulting (SMRC).
Survei SMRC melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak. Dari angka tersebut, jumlah responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 1.064 responden atau 87 persen dengan margin of error 3,07 persen.
"Di Jawa sendiri, kita lihat di DKI paling besar (yang tak mau divaksinasi mencapai 33 persen)," ujar Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam rilis survei dengan tajuk "Satu Tahun COVID-19: Sikap dan Perilaku Warga Terhadap Vaksin, " dikutip dari YouTube SMRC, Rabu (24/3/2021).
Di bawah DKI, 32 persen warga yang tinggal di Jawa Timur juga enggan divaksinasi, disusul 31 persen warga di Provinsi Banten. Tingginya keengganan warga DKI Jakarta untuk divaksinasi terkait dengan pandangan mereka bahwa vaksin COVID-19 tidak aman untuk dikonsumsi.
Dalam survei SMRC yang digelar mulai 28 Februari hingga 8 Maret 2021, terlihat 31 persen responden di DKI Jakarta menilai vaksin COVID-19 yang disediakan pemerintah tidak aman untuk dikonsumsi. Sedangkan 49 persen responden yang tinggal di ibu kota menyatakan bahwa vaksin tersebut aman untuk disuntikkan ke dalam tubuh.
Deni juga menjelaskan, banyak responden yang tinggal di Pulau Sumatera tidak percaya vaksin COVID-19 aman. Angkanya mencapai 32 persen yang menilai vaksin tidak aman untuk dikonsumsi.
Lantas apa komentar para ahli epidemiologi tentang temuan bahwa masih banyak orang yang enggan divaksinasi meski kondisi pandemi sudah darurat?
Budaya patronase merupakan kunci penting untuk mendorong warga agar mau divaksinasi
Menurut ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo, salah satu kunci penting untuk mendorong warga agar mau divaksinasi adalah dengan memanfaatkan budaya patronase. Tokoh agama dijadikan panutan warga dalam melakukan vaksinasi.
Dalam polemik terbaru tentang fatwa haram untuk vaksin AstraZeneca, publik menjadi ragu-ragu untuk disuntik dengan vaksin buatan Inggris ini.
“Tapi, kabar baiknya Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jatim sudah divaksinasi. Padahal, MUI menyatakan vaksin itu tidak halal meski membolehkan. Tetapi, Ketua MUI Jatim kemarin sudah divaksinasi dan akan ada 100 kiai lainnya,” kata Windu dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, tokoh agama memiliki kunci penting dalam mengubah niat warga yang awalnya ragu-ragu dan enggan divaksinasi menjadi bersedia. Windu menilai sangat berbahaya jika yang bersedia divaksinasi masih di angka 61 persen. Kekebalan kelompok, kata Windu, baru akan tercapai bila jumlah orang yang divaksinasi mencapai 70 persen.
Varian baru COVID-19 mengganggu program vaksinasi
Di sisi lain, Windu juga mengingatkan agar proses vaksinasi bisa diselesaikan secepatnya. Pasalnya, virus Sars-CoV-2 varian baru yang diketahui jauh lebih cepat menyebar dapat mengganggu program vaksinasi dan kekebalan kelompok.
“Saat ini kan diketahui sudah ada enam sampai tujuh lokasi yang sudah ditemukan varian baru. Bila (virus corona) itu menyebar dan kita tahu varian baru (B117) lebih cepat menular, itu artinya kekebalan kelompok yang 70 persen itu sudah tidak lagi cukup," katanya.
Ia mengatakan, secara epidemiologi, besarnya kekebalan kawanan yang harus dicapai bergantung pada tingkat penularan. Pasalnya, jika varian baru B117 yang sudah masuk ke Indonesia menyebar di masyarakat maka angka kekebalan kelompok yang harus dicapai akan mencapai 80 persen.
“Maka harus menggenjot testing dan tracing. Kedua, kita harus meningkatkan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan. Sekarang, jumlah warga yang masih memakai masker tinggal 53 persen,” ujarnya.
"Sedangkan, warga yang memilih tidak berkerumun menurut survei hanya 25 persen. Artinya, kan mayoritas tetap berkerumun. Lalu, hanya 37 persen warga yang tetap menjaga jarak," ujarnya.
Dia khawatir lonjakan jumlah harian kasus COVID-19 akan kembali terjadi jika varian baru B117 marak di masyarakat.
Kementerian Kesehatan menemukan bahwa warga di Merauke lebih takut terhadap malaria daripada terpapar COVID-19
Sementara itu, hal menarik disampaikan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Ia mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan Balitbangkes menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi mematuhi protokol kesehatan saat berkumpul bersama teman.
“Kalau sudah kumpul dengan teman susah untuk menjaga jarak. Apalagi bila ketemunya di rumah atau ruangan. Bila orang yang ditemui adalah teman dekat, maka mereka cenderung melepas masker,” kata Nadia di sela-sela acara program diskusi yang sama.
Orang Indonesia juga cenderung tidak memakai masker saat bertemu dengan orang lain yang usianya lebih tua. Sehingga membuka celah untuk berlanjutnya penularan COVID-19.
Temuan menarik lainnya yang diperoleh Kementerian Kesehatan terjadi di Merauke, Papua. Menurut Nadia, warga di Merauke sudah bosan memakai masker.
“Bahkan, mereka lebih takut dengan penyakit malaria yang sudah dirasakan selama bertahun-tahun ketimbang COVID-19 yang baru dirasakan setahun terakhir,” ujarnya.
Situs Bolatangkas Online, Agen Bolatangkas Online, Judi Bolatangkas Terpercaya